Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia #2

Summary

Kecelakaan kerja di banyak perusahaan, jujur diakui, banyak kali disebabkan oleh perilaku yang “serampangan” (perilaku tidak aman) atau praktik kerja yang tidak standar. Tetapi, apakah jalan keluarnya cukup dengan mengatasi perilaku yang serampangan? Dengan berkembangnya ilmu perilaku terapan, kajian keselamatan kerja saat ini menggali lebih dalam, bukan sebatas pada perilaku, melainkan apa yang menyebabkan munculnya perilaku tersebut (penggerak perilaku).

Buku panduan wajib bagi setiap perusahaan ini mengulas keselamatan kerja dengan pendekatan berbasis risiko yang disebut risk based behavioral safety. Keselamatan kerja dengan itu harus dilihat dari sudut pandang ABC; A sebagai penggerak (activator), B sebagai perilaku (behavior), dan C sebagai dampak yang muncul (consequences).

Untuk dapat bersaing di tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), inilah saat yang tepat bagi setiap perusahaan untuk mulai menerapkan risk based behavioral safety demi mencapai keunggulan operasi yang menentukan keunggulan bisnis.


Mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada industri migas adalah hal yang sangat penting. Teledor di dalam pengelolaan bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar untuk perusahaan. Apalagi kalau sampai menimbulkan korban jiwa, sehingga akan menimbulkan tragedi kemanusiaan pada keluarga yang ditinggalkan. Buku ini mengurai landasan K3 dan sebab-sebab terjadinya insiden sebagai awal pemikiran dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, buku ini menjelaskan prinsip dan falsafah behavior bases safety yang diikuti dengan penerapannya di lapangan. Selamat membaca buku ini dan menerapkannya di tempat kerja guna mencapai kinerja K3 yang lebih baik, yang menunjang terciptanya operasi unggul sebagai landasan ketangguhan bisnis yang berkelanjutan.
—Dr. Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Kehadiran buku Risk Based Behavioral Safety (RBBS) ini merupakan khazanah pengayaan dalam rangka perlindungan tenaga kerja Indonesia seperti yang tertuang dalam 9 Agenda Prioritas Nasional 2015–2019. Kajian dalam buku ini tidak hanya mengupas behavior bases safety, tetapi juga mengulas pertimbangan tingkat risiko dari perilaku. Hal ini memungkinkan manajemen untuk dapat melakukan perbaikan sistem secara komprehensif, sehingga dapat menciptakan dan menentukan keunggulan organisasi/bisnis.
—Dr. Dewi Rahayu, Direktur Pusat K3 Kemenakertrans


Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Komisi Yudisial (KY) untuk memilih dan mengusulkan calon Hakim Agung kepada DPR, menjaga harkat dan keluhuran hakim, serta mengawasi perilaku hakim ternyata belum dirasa cukup oleh KY. Sekalipun KY belum mampu melaksanakan Tupoksi tersebut secara optimal, KY justru ingin melakukan ekspansi hingga “merambah” wewenang Mahkamah Agung (MA) menyangkut teknis perkara dan teknis administrasi peradilan.

Hal itu terbukti dengan berbagai putusan hakim yang selalu dikomentarinya, termasuk kewenangan MA yang lain seperti dalam penerimaan Calon Hakim. Bagaimana KY berusaha “membonsai” kewenangan lain yang dimiliki oleh MA telah diuraikan secara detail dan solusi terbaiknya dibeberkan dalam buku PANDANGAN KRITIS SEORANG HAKIM dalam Penegakan Hukum di Indonesia 2 ini.

KY yang seharusnya mengangkat harkat dan martabat serta keluhuran nama baik hakim, justru sebaliknya meruntuhkan wibawa peradilan dengan mencari-cari kesalahan putusan hakim seperti yang dialami Hakim Sarpin Rizaldi dan Hakim Haswandi. Pokoknya KY yang mirip seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah dibahas secara tuntas dalam buku ini.

Terkait dengan hal itu, Penulis mengusulkan kepada MPR, Presiden-DPR, agar kedudukan KY “dipangkas dari UUD 1945” dan kedudukan KY cukup diatur dalam UU seperti halnya KPK yang hanya diatur dalam UU. Sangat “aneh” jika sebuah Komisi dijadikan sebagai Lembaga Negara. Sambil menunggu amandemen ke-5 UUD 1945, ke depan (di akhir masa jabatan Komisioner KY tahun 2015) jabatan Ketua KY hendaknya dirangkap secara ex-officio (secara terpisah) oleh Ketua MA sehingga tercipta harmonisasi pengawasan terhadap hakim antara MA – KY, sebagaimana yang telah ditelaah dalam buku ini.

Selain itu, problematika dan solusi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia; bagaimana seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak secara profesional; usulan Kepala Polri atau Kejagung merangkap secara ex-officio sebagai Ketua KPK; dan masih banyak topik menarik serta aktual lainnya dikupas secara mendalam dalam buku ini.

Yang paling menarik dan unik, Penulis telah mengkaji antara “Peradilan Negara dan Peradilan Tuhan”. Selain itu, untuk mengenal penulis lebih jauh, dalam buku ini para pembaca dapat mengetahui sosok Penulis Dr. Binsar M. Gultom, S.H, S.E, M.H., yang memiliki Motto hidup: “LEBIH BAIK GAGAL DARIPADA TIDAK PERNAH MENCOBA”, karena “kegagalan” merupakan “kesuksesan
yang tertunda”.

No. GM : 0
ISBN : 978-602-03-1879-0
Price : Rp 70.000
Total Pages : -
Size : 15 x 23
Date Published : 30 Juli 2015
Book Format : Softcover
Category : Culture

    No reviews

Dr. Binsar Gultom, SH, SE, MH

Dr. Binsar Gultom, SH, SE, MH

History from this author net available at this momments. Please contact admin, so we can update the data. Thankyou :)

Books by Dr. Binsar Gultom, SH, SE, MH

  • Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia #2
    Culture

    Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia #2

     
  • More +

Nobody commented

Related Books

Tak ada gabungan yang lebih menarik dari puisi dan fiksi.
Temukan buku lainnya yang tak kalah menarik.